Tantangan Drone Polri: Regulasi Udara dan Keamanan Data Jadi Perhatian Utama Selalu
Penggunaan drone oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membawa efisiensi dan kapabilitas baru dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan. Namun, di balik berbagai manfaatnya, Tantangan Drone juga muncul, khususnya terkait regulasi ruang udara dan jaminan keamanan data yang dikumpulkan. Mengatasi hambatan ini menjadi perhatian utama agar pemanfaatan teknologi drone dapat berjalan optimal, etis, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Salah satu Tantangan Drone paling mendasar adalah kompleksitas regulasi ruang udara. Indonesia memiliki aturan ketat mengenai wilayah udara yang boleh diterbangkan drone, termasuk zona larangan terbang (No-Fly Zones) di sekitar objek vital nasional, bandara, atau area militer. Polri harus memastikan bahwa setiap operasional drone tidak melanggar aturan ini, yang memerlukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pelanggaran dapat berakibat fatal, baik bagi keselamatan penerbangan maupun hukum. Pada pertemuan koordinasi antara Polri dan Otoritas Penerbangan Sipil pada 20 Juni 2025, isu harmonisasi regulasi drone menjadi agenda utama, khususnya untuk operasional di perkotaan.
Kemudian, Tantangan Drone juga berpusat pada isu keamanan dan privasi data. Drone mengumpulkan data visual dan audio yang sangat sensitif, termasuk rekaman individu dan properti. Memastikan data ini tidak disalahgunakan, tidak bocor, atau tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab adalah prioritas utama. Polri harus menerapkan protokol keamanan siber yang ketat untuk penyimpanan, transmisi, dan analisis data drone. Kekhawatiran publik mengenai privasi perlu direspons dengan transparansi dan akuntabilitas. Bapak Dr. Andri Setiawan, seorang pakar hukum siber dari Universitas Cyber Indonesia, dalam seminar tentang etika penggunaan drone pada 15 Juli 2025, menekankan bahwa “perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap penggunaan drone oleh lembaga pemerintah.”
Tantangan Drone lainnya meliputi kemampuan teknologi dan pelatihan operator. Meskipun drone semakin canggih, mereka masih rentan terhadap gangguan sinyal, kondisi cuaca ekstrem, atau bahkan serangan siber dari pihak tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelatihan pilot drone Polri harus terus ditingkatkan, mencakup tidak hanya aspek teknis penerbangan tetapi juga kesadaran situasional dan respons terhadap potensi gangguan.
Mengatasi Tantangan Drone ini memerlukan pendekatan multi-sektoral, melibatkan pembuat kebijakan, ahli teknologi, dan masyarakat. Dengan kerangka regulasi yang jelas, standar keamanan data yang tinggi, dan operator yang terlatih, Polri dapat memaksimalkan potensi drone sebagai alat penegakan hukum yang efektif dan bertanggung jawab di Era Digital ini.